Makalah Politik Dalam Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Umat muslim, dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaan termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al-Qur’andan Al Hadist permasalahan politik juga tertuang didalamnya.

Diantaranya membahas: prinsip politik islam, prinsip politik luar negeri islam. Baik politik luar negeri dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.              Fase-Fase Era Kenabian

2.      Islam Dan Politik 

3.      Bukti-bukti Sejarah

4.      Pengertian Politik dalam Islam

5.      Konstribusi yang dilakukan agama islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara

6.      Tersiarnya islam di ndonesia

7.      Pergerakan yang berada di Indonesia

8.      Asas-asas sistem politik dalam Islam

9.      Prinsip-prinsip sistem politik

10.  Tujuan politik dalam islam

11.  Dasar-dasar politik dalam Islam

12.  Eksistensi Islam dan Hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia

C.     TUJUAN

1.      Memberikan penjelasan tentang Fase-fase Era Kenabian

2.      Memberikan Penjelasan tentang Islam dan Politik & Bukti-bukti sejarahnya

BAB II

PEMBAHASAN

1. ERA KENABIAN

                  Era ini merupakan era pertama dalam sejarah Islam. Yaitu dimulai semenjak Rasulullah SAW memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian" atau"wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan dengan amat sempurna. Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis. Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio 'masyarakat Islam' mulai tumbuh, dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fase kedua bangun 'masyarakat Islam' itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian dan pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju kepada tujuan-tujuan yang satu.

2. PENGERTIAN POLITIK MENURUT ISLAM

                 Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh karena itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya. Dalam Al-Muhith, siyasah berakar kata sasa-yasusu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusaha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusi, melihatnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya dabbrahu (mengurusi/mengatur perkara). Asal makna siyasah (politik) diterapkan pada pengurusan dan pelatihan pengembalaan.

.    Menurut Hasan Al-Bana menyimpulkan bahwa pilar utama untuk membangun pilar kekuatan utama ummat ialah: kesabaran (ash-shabru), keteguhan (ats-tsabat), kearifan (al-hikmah), dan ketenangan ( al-anat) semua itu bersangkutan dengan kekuatan kejiwaan (al-quwwah an- nafsiyah) suatu bangsa. Hasan Al-Banna menyimpulkan adanya lima babak yang akan dilalui yaitu: kelemahan (adh-dho fu), kepemimpinan (az-zuaamah), pertarungan (ash-shiraa u), iman (al-iman), dan pertolongan Allah (al-intishar).

C.     KEDUDUKAN POLITIK DALAM ISLAM

      Terdapat tiga pendapat  di kalangan pemikir muslim  tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Yaitu :

                 Pertama, kelompok  yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serbah lengkap didalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah (system ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagian integral dari ajaran islam.  Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah system yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafah al-rasyidin yaitu sitem khilafah.

                 Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agamatidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

                 Ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandanagan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak teredapat sistem ketatanegaraan, tetapai terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

     Sejarah membuktikan bahwa nabi kecuali sebagai rasul, meminjam istilah harun nasution, kepala agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu yastrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah sebagai wilayah kekuasaan nabi sekaligus manjadi pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat, selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut “khalifah”. Sistem “khalifah” ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaan khalifah terakhir, ali “karramah allahu wajhahu”.

D.    DEMOKRASI DALAM ISLAM

                  Kedaulatan mutlak dan keesaan tuhanyang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung. Dalam konsep khalifah memberikan kerangka yang dengannya para cendikiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis. Didalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat, manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan.

     Demokrasi islam dianggap sebagai sistem yang mengekuhkan konsep-konsep islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah {syura}, persetujuan {ijma’}, dan penilaian interpretative yang mandiri {ijtihad}.

     Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi islam dalam kerangka keesaan tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namunlepas dari ramainya perdebatan maknanya didunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

     Islam mengandung ajaran yang berlimpah tentang etika dan moralitas kemanusiaan, termasuk etika dan moralitas politik. Karena itu, wacana politik tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika dan moralitas. Melepaskan politik dari gatra moral-etis, berarti mereduksi Islam yang komprehensif dan mencabut akar doktrin Islam yang sangat fundamental, yakni akhlak politik. Dengan demikian, muatan etika dalam wacana politik merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan.

     Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik terkemuka (w.975 M) merumuskan syarat-syarat seorang politisi sebagai berikut: Bersifat dan berlaku adil, Mempunyai kapasitas intelektual dan berwawasan luas., Profesional., Mempunyai visi yang jelas, Berani berjuang untuk membela kepentingan rakyat.

     Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari’at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahk siyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang undang.

     Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: “Dan katakanlah: Ya Tuhan ku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisi Mu kekuasaan yang menolong.” (AI Isra’: 80).

MASYARAKAT MADANI

                 Masayarakat madani adalah masyarakat yang beradap, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena itu didalam ilmu filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah madinah atau polis, yang berarti kota yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat Madinah menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat.

F. ASAS-ASAS SISTEM POLITIK ISLAM

     1. HAKIMIYAAH ILAHIYYAH

                 Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa terasutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyahdan Uluhiyyah.

     2. RISALAH

                  Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad saw adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul meyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.

     3. KHILAFAH

                 Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau  wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.

7. PRINSIP-PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK ISLAM

     1. MUSYAWARAH

                 Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentatbiran ummat. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul dikalangan ummat melalui proses ijtihad.

     2. KEADILAN

                 Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya.

     3. KEBEBASAN

                 Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteruskan kepada makruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

     4. PERSAMAAN

                 Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang-undang.

5. HAK MENGHISAB PIHAK PEMERINTAH

                 Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentatbiran negara dan ummat. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah.

H. TUJUAN POLITIK MENURUT ISLAM

                 Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam.  Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.  Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah  Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Dintersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:

–        Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam.

–        Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih.

–        Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.

–        Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia.

–        Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.

–        Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.

–        Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak.

–        Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir.

–        Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ahwal pentadbiran negara.

–        Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi  Ad-Din.

1. BUKTI-BUKTI SEJARAH POLITIK ISLAM

     a) SEJARAH POLITIK ISLAM MASUK KE INDONESIA

         a.1. WAKTU

                             Pada baris besarnya ada dua pendapat tentang mula pertama islam masuk ke Indonesia:

                             a       Pendapat lama: Abad ke 13 Masehi. Dikemukakan oleh para sarjana lama, antara lain N.H KROM dan VAN                    DEN BERG. Ternyata  pendapat lama tersebut mendapat sanggahan dan bantahan.

                             b       Pendapat baru: Abad ke 7-8 Masehi. Para pendapat baru ini antara lain H. AGUS SALIM, H.ZAINAL          ABBAS:  SAYEPALWI BIN TAHIR AL-HADAD , H.M.ZAINUDDIN, HAMKA, NJUNED PARIDURI,                T.W.ARNOLD.

          a.2. Tempat asal penyebaran Islam

                 Ada tiga pendapat mengenai tempat asal penyebaran Islam ke Indonesia:

                             a        India (pendapat: SNOUCK HURGRONJ, H, KERAEMER & VAN DEN BERG)

                 b        Persia (pendapat P.A HOESAIN DJAJANINGRAT)

                 c         Arab , Mekah (pendapat Buya HAMKA)

          a. 3. Penyebar Islam

                 Ada dua pendapat tentang para penyebar Islam ke Indonesia:

                             a.      Disebarkan oleh para saudagar muslim (MOEN: saudagar persia, HUSEN NAINAR:  saudagar India:                     HAMKA:  saudagar Arab)

                             b.      Disebarkan oleh para Mubaligh Muslim (SAYYIR ALWI, VAN DEN BERG)

b) Beberapa Pergerakan Islam di Indonesia

–        Ada pergerakkan sosial (yang bergerak dibidang kesosialan dalam Islam). Dan untuk kepentingan Da’wah dan pendidikan Islam agar tersebar luas kemasyarakat.

–        Ada pergerakkan politik untuk  menghimpun kekuatan agar berkwantitas dan berkwalitas.

10. DASAR-DASAR POITIK DALAM ISLAM

     Nilai-nilai dasar politik dalam AL Qur’an dan Al Hadist.

11. EKSTENSI ISLAM dan HUKUM ISLAM dalam SISTEM HUKUM di INDONESIA

                 Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama.

     Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan  ideal fiqih sebagimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaitu:

     1.      Prinsip tauhidullah,

     2.      Prinsip insaniyah,

     3.      Prinsip tasamuh,

     4.      Prinsip ta’awun,

     5.      Prinsip silaturahim bain annas,

     6.      Prinsip keadilan, dan

     7.      Prinsip kemaslahatan.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

                 Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullahdan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.

                 Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakn kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya, menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Dalam politik luar negerinya Islam menganjurakan dan menjaga adanya perdamain. Walaupun demikan islam juga memporbolehkan adanya perang, namun dengan sebab yang sudah jelas karena mengancam kelangsungan umat muslim itu sendiri. Dan perang inipun telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Jadi tidak sembarangan perang dapat dilakukan. Politik islam menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

2. SARAN

                 Ada baiknya jika kita mempelajari tentang pemikiran terutama baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, sifat-sifatnya atau tujuan-tujuannya, niscaya ia menyandang sifat ini, yaitu sifatnya sebagai suatu pemikiran politik. Syarat ini merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan pemikiran ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2001. Agama, Negara: Dalam Penerapan Syariah. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

 Al-Usairy, Ahmad. 2003. Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

 Ash-Shadr, Sayid Muhammad Baqir. 2001. Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar. Jakarta: Lentera.

 Azra, Azyumardi, Dr. 1996. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. Jakarta: Paramadina.

 Nasution, Harun, Prof. Dr. 1974. Islam: Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Jilid I. Jakarta: UI Press.

 Pulungan, J. Suyuthi. Dr. 1993. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 Syadzali, Munawir. H. M.A. 1990. Islam Dan Tata Negara, Cet V. Jakarta: UI Press.

 Syarif, Mujar Ibnu. Drs. M.Ag. 2003. Hak-Hak Politik Minoritas Non Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Prespektif Politik Islam. Bandung: Angkasa. 

Hasby, Subky, dkk.2007. BUKU DARAS.PPA Universitas Bramijaya ; Malang

     RisalahUsrah 3 – Sistem-sistem Islam, Abu Urwah

SUMBER : http://khamriadhye.blogspot.com/